Sarimulya.id – Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali menjadi target pencurian. Dua ruangan, yaitu biro umum dan staf Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP), menjadi sasaran aksi kriminal tersebut per 30 Maret 2026.
Kejadian ini menambah catatan keamanan di lingkungan pemerintahan provinsi. Pihak berwenang kini tengah menyelidiki lebih lanjut insiden ini, meski belum ada laporan resmi ke kepolisian.
Dua Kali Jebol, Keamanan Kantor Gubernur Sulsel Dipertanyakan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Sulawesi Selatan, Andi Arwin Azis, mengaku belum menerima laporan terkait pembobolan di ruangan staf Diskominfo-SP Sulsel. Arwin menegaskan bahwa kondisi kantor terpantau aman selama libur Ramadan 2026.
“Tidak ada kejadian saat libur lebaran. Kantor dalam kondisi aman, malah kita sukses menjaga selama libur Ramadan,” kata Arwin saat dikonfirmasi pada Senin, 30 Maret 2026. Meski demikian, ia membenarkan bahwa pernah ada kasus pencurian sebelumnya pada bulan Ramadan 2026.
Pelaku pencurian sebelumnya berhasil diamankan, namun kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Barang yang dicuri pun sudah dikembalikan kepada pihak berwenang.
Penyelesaian Kekeluargaan Kasus Pencurian Sebelumnya
Arwin menjelaskan, penyelesaian secara kekeluargaan dipilih karena barang bukti hasil curian telah dikembalikan. “Sudah selesai semua, barangnya sudah (dikembalikan) tidak ada lagi permasalahan,” jelasnya.
Menanggapi potensi berulangnya kejadian, Andi Arwin menyatakan bahwa tindakan kriminal sulit dihindari sepenuhnya. Ia menyebutkan bahwa akses ke kantor Gubernur Sulsel terbuka bagi banyak orang.
“Jelas itu, semua orang bisa masuk. Itu kan takdirnya, sudah dituliskan itu, memang ada pencuri datang. Itu sudah digariskan,” ujarnya.
Pencurian Terbaru di Ruangan Staf Diskominfo-SP Sulsel
Aksi pencurian terbaru di ruangan staf Diskominfo-SP Sulsel terungkap pada Senin, 30 Maret 2026, setelah seluruh pegawai kembali dari libur lebaran. Sarmini, salah seorang staf Diskominfo-SP, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya barang inventaris kantor yang hilang.
Diduga, pelaku pencurian hanya mengincar uang tunai yang mungkin tersimpan di dalam ruangan tersebut. “Untuk kehilangan, sementara tidak ada barang yang hilang. Kemungkinan pencuri hanya mencari uang tunai,” jelas Sarmini.
Meski belum ada barang inventaris yang hilang, Sarmini telah melaporkan kejadian ini kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk penanganan lebih lanjut. Namun, laporan resmi ke pihak kepolisian belum dilakukan.
Polisi Belum Terima Laporan Pembobolan Kantor Gubernur
Terpisah, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, mengaku belum mengetahui adanya aksi pencurian di kantor Gubernur Sulsel. Ia menyatakan akan mendalami informasi tersebut jika sudah menerima laporan resmi.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan terkait sistem keamanan di kantor Gubernur Sulsel. Bagaimana bisa aksi pencurian terjadi berulang kali? Apakah perlu adanya peningkatan pengawasan dan penerapan sistem keamanan yang lebih ketat?
Pertanyaan-pertanyaan ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Evaluasi Sistem Keamanan dan Akses ke Kantor Gubernur
Insiden pembobolan ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem keamanan yang berlaku. Beberapa langkah konkret dapat diambil untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Pertama, pengetatan akses masuk ke area kantor gubernur. Kedua, peningkatan patroli keamanan, terutama pada jam-jam rawan dan saat hari libur. Ketiga, pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik strategis.
Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan sistem keamanan modern seperti penggunaan kartu akses (access card) bagi pegawai dan tamu yang memiliki kepentingan. Hal ini akan meminimalisir risiko masuknya orang-orang yang tidak berwenang ke area kantor gubernur.
Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik
Kejadian pembobolan kantor gubernur ini tentu saja memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas sistem pengamanan yang diterapkan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk memulihkan kepercayaan publik. Salah satunya adalah dengan memberikan informasi yang transparan dan akuntabel terkait dengan perkembangan kasus ini.
Selain itu, pemerintah juga perlu menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan sistem keamanan di lingkungan kantor gubernur. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan peralatan keamanan modern dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas keamanan.
Urgensi Peningkatan Sistem Keamanan Kantor Pemerintah
Kasus pembobolan Kantor Gubernur Sulsel per 2026 ini menggarisbawahi urgensi peningkatan sistem keamanan seluruh kantor pemerintahan. Keamanan bukan hanya soal aset, melainkan juga kepercayaan publik dan kelancaran pelayanan.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah serius untuk memastikan keamanan seluruh fasilitas publik dan aset negara. Sinergi antarinstansi dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Kesimpulan
Kasus pembobolan Kantor Gubernur Sulsel sebanyak dua kali menjadi sorotan. Peristiwa ini menyoroti perlunya peningkatan sistem keamanan dan evaluasi menyeluruh demi mencegah kejadian serupa di masa depan. Masyarakat tentu berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil tindakan nyata untuk memastikan keamanan aset negara dan menjaga kepercayaan publik.