Sarimulya.id – Belanja pemerintah pusat di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai Rp1,69 triliun per Februari 2026. Dana ini sebagian besar terserap untuk proyek infrastruktur krusial, termasuk pembangunan jalan tol sebagai penunjang utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim, Tjahjo Purnomo, menjelaskan angka tersebut setara dengan 8,92 persen dari total pagu anggaran tahun 2026 yang mencapai Rp18,91 triliun. Pemerintah pusat terus memacu pembangunan di Kaltim untuk mendukung kelancaran proyek IKN dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Fokus Belanja Pemerintah: Infrastruktur IKN
Alokasi belanja modal untuk pembangunan jalan bebas hambatan yang mendukung infrastruktur IKN menjadi prioritas utama. Angkanya mencapai Rp810 miliar, atau sekitar 7,57 persen dari total pagu yang dialokasikan khusus untuk proyek IKN.
Selain pembangunan jalan, belanja pemerintah juga mencakup pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mempercepat pemindahan ibu kota dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kaltim.
Perbandingan Pagu Anggaran 2026 dengan Tahun Sebelumnya
Pagu belanja pemerintah pusat di Kaltim pada tahun 2026 menunjukkan sedikit penurunan jika dibandingkan dengan pagu tahun 2025 yang mencapai Rp24,41 triliun. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia demi pembangunan yang berkelanjutan.
Realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp610 miliar, atau 14,25 persen dari pagu. Sementara itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp250 miliar atau 6,69 persen dari total pagu. Belanja bantuan sosial per 2026 ini belum memiliki alokasi pagu yang ditetapkan.
Prioritas Fungsi Pemerintahan dan Transfer ke Daerah
Belanja fungsi pemerintahan didominasi oleh penyaluran sektor pelayanan umum dengan nilai Rp3,4 triliun. Kemudian, diikuti oleh belanja fungsi ekonomi yang mengalami peningkatan signifikan sebesar 1.367 persen (year-on-year/yoy) menjadi Rp970 miliar.
Penyaluran transfer ke daerah (TKD) sejak Januari hingga 28 Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,59 persen (yoy), dengan total penyaluran mencapai Rp3,35 triliun. Dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik menunjukkan tren positif, sementara dana bagi hasil (DBH) mengalami penurunan hingga 74,67 persen akibat dinamika kebijakan fiskal nasional.
Realisasi Belanja Negara Regional Kaltim
Pagu belanja negara dari APBN regional Kaltim 2026 tercatat sebesar Rp40,99 triliun, dengan realisasi mencapai Rp5,04 triliun atau 12,30 persen hingga Februari 2026. Pemerintah terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana.
Analisis Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH)
Penurunan dana bagi hasil (DBH) sebesar 74,67% menjadi sorotan utama. Faktor utama penyebab penurunan ini adalah adanya perubahan dalam dinamika kebijakan fiskal nasional. Pemerintah pusat menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, pemerintah daerah Kaltim diharapkan dapat mencari solusi alternatif untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh penurunan DBH. Beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan antara lain peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan anggaran.
Dampak Belanja Pemerintah pada Ekonomi Kaltim
Belanja pemerintah pusat di Kaltim memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi di sektor infrastruktur, khususnya jalan tol IKN, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus barang dan jasa.
Selain itu, pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, dan perkantoran di KIPP Nusantara akan menciptakan lapangan kerja baru dan menarik investasi swasta ke Kaltim. Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya memacu pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
| Jenis Belanja | Realisasi (Rp Miliar) | Persentase dari Pagu |
|---|---|---|
| Belanja Modal IKN | 810 | 7.57% |
| Belanja Pegawai | 610 | 14.25% |
| Belanja Barang | 250 | 6.69% |
Kesimpulan
Belanja pemerintah pusat di Kaltim hingga Februari 2026 menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan infrastruktur, khususnya untuk mendukung IKN. Meskipun terdapat penurunan pada dana bagi hasil, pemerintah diharapkan terus berupaya mengoptimalkan anggaran dan mencari solusi alternatif untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Dengan investasi yang tepat sasaran, Kaltim memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.