Sarimulya.id – Harga minyak dunia kembali melonjak menembus US$115 per barel, sebuah level psikologis yang mengkhawatirkan. Kenaikan harga minyak ini menjadi sinyal tekanan baru bagi ekonomi global, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor energi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama lonjakan harga minyak dunia per 2026. Konflik yang mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz dan Laut Merah menciptakan ketidakpastian pasokan, sehingga mendorong harga minyak mentah naik signifikan. Lalu, apa saja risiko yang harus diwaspadai oleh Indonesia?
Dampak Harga Minyak ke Ekonomi Indonesia
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, melihat lonjakan harga minyak menghantam ekonomi Indonesia dari dua sisi, yaitu pasokan dan harga. Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz mengganggu suplai global, sementara harga minyak melonjak tajam. Kombinasi ini berdampak langsung terhadap negara importir seperti Indonesia per update 2026.
Tekanan terhadap rupiah sudah terlihat dengan pelemahan hingga menembus Rp17 ribu per dolar AS. Kondisi ini memperburuk beban pembayaran impor energi. Selain itu, kenaikan harga minyak juga memicu *imported inflation*. Harga energi yang tinggi akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara luas.
Dilema Subsidi BBM dan Dampaknya ke Masyarakat
Dari sisi fiskal, pemerintah menghadapi dilema besar. Jika harga BBM subsidi dipertahankan, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan membengkak signifikan. Namun, jika harga dinaikkan, dampaknya langsung terasa ke masyarakat. Mana yang sebaiknya dipilih?
“Kalau subsidi dipertahankan, harga BBM subsidi tidak naik, maka beban dari APBN itu akan semakin berat. Tapi kalau dinaikkan, inflasi naik dan daya beli turun,” jelas Fahmy. Kenaikan harga kebutuhan pokok akibat inflasi berpotensi menekan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Bahkan, jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini bisa memicu persoalan sosial per 2026.
Untuk menahan beban fiskal, Fahmy menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran, termasuk memangkas pos belanja yang dinilai kurang prioritas. Pemerintah perlu memutar otak agar anggaran tepat sasaran di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu ini.
Sektor Riil Terpukul Kenaikan Harga Energi
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, melihat dampak signifikan pada sektor riil, terutama manufaktur. Kenaikan harga energi dan bahan baku akan meningkatkan biaya produksi, khususnya bagi industri dengan intensitas energi tinggi seperti petrokimia. Di sisi lain, pelemahan daya beli membuat pelaku usaha sulit menaikkan harga jual.
“Margin laba mereka akan tergerus, kalau mereka nggak bisa membebankan biaya ini kepada konsumen,” ujarnya. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku industri manufaktur di Indonesia. Pengusaha harus pintar-pintar mengatur strategi untuk tetap bertahan.
Transportasi dan Logistik Ikut Merasakan Dampaknya
Selain manufaktur, sektor transportasi dan logistik juga menghadapi tekanan besar. Kenaikan harga BBM non-subsidi akan meningkatkan biaya operasional penerbangan, pelayaran, hingga distribusi barang. Sebagai negara kepulauan, kenaikan ongkos logistik di Indonesia berpotensi langsung mendorong kenaikan harga barang di berbagai daerah. Bagaimana ini bisa terjadi?
“Jadi biaya transportasi dan logistik itu akan terkena dampak juga, negatif karena biaya operasionalnya pasti akan meningkat. Itu penerbangan, jasa pengiriman barang, kapal laut,” jelas Fabby. Nah, Indonesia menjadi masalah karena negara kepulauan. Banyak angkutan barang kita antar pulau menggunakan kapal. Kalau harga BBM naik, pastinya akan naik juga tuh biaya angkutan. Sehingga kalau harga angkutan naik, harga barang pun ikut naik.
Efek Berantai Kenaikan Harga
Fabby menambahkan, dampak ke masyarakat tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi melalui efek berantai atau *second round effect*. Kenaikan biaya logistik dan distribusi akan diteruskan ke harga barang konsumsi. Pada akhirnya, masyarakat tetap menanggung kenaikan biaya hidup meski harga BBM subsidi belum berubah.
Di sisi lain, pasar modal juga berpotensi tertekan akibat meningkatnya ketidakpastian global. Sentimen *risk off* membuat investor cenderung menarik dana dari aset berisiko seperti saham. Akan tetapi, sektor energi seperti batu bara justru berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga komoditas.
Langkah Strategis Pemerintah Perlu Diambil
Fabby menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk meredam dampak. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik agar masyarakat memahami potensi krisis dan tidak hanya diyakinkan soal ketersediaan pasokan. Kedua, pemerintah perlu menekan konsumsi BBM untuk mengurangi ketergantungan impor, terutama dalam skenario terburuk jika pasokan global terganggu lebih parah.
Ketiga, pemerintah perlu mencari sumber pasokan alternatif di luar kawasan konflik. Keempat, pemerintah mulai membuka opsi penyesuaian harga energi agar beban APBN tidak sepenuhnya tersedot untuk subsidi. Menurut Fabby, pemerintah harus menyiapkan paket stimulus ekonomi, termasuk bantuan sosial di tahun 2026, untuk menahan perlambatan ekonomi.
“APBN akan dibutuhkan untuk memberikan stimulus ekonomi tadi dan bantalan untuk perlindungan sosial. (APBN) tidak bisa dihabiskan semuanya untuk subsidi BBM. Berarti konsekuensinya harga BBM harus disesuaikan. Nah ini yang perlu dilakukan pemerintah dalam waktu 2 minggu ke depan,” tegasnya.
Kesimpulan
Kenaikan harga minyak dunia menjadi tantangan berat bagi perekonomian Indonesia per terbaru 2026. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan tepat untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap masyarakat dan sektor riil. Realokasi anggaran, pengendalian konsumsi BBM, diversifikasi sumber energi, dan bantuan sosial menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.