Sarimulya.id – Berbagai organisasi masyarakat dan orang tua murid menuntut transparansi keuangan pada sejumlah yayasan pengelola aset umat sepanjang awal tahun 2026. Serikat Aksi Peduli Aceh hingga kelompok Persatuan Orang Tua Murid Al Abidin gencar meminta akses laporan keuangan yang akurat terkait pengelolaan dana donasi, infak, maupun biaya operasional pendidikan.
Tuntutan ini muncul akibat pengelola yayasan yang kerap menutup akses laporan keuangan kepada pihak berwenang maupun donatur. Pengurus yayasan seringkali mengelola aset bernilai fantastis, bahkan mencapai angka ratusan miliar rupiah, tanpa mempublikasikan rincian penggunaan secara terbuka kepada publik.
Pentingnya Transparansi Dana Masjid dalam Mengelola Aset
Pengelolaan dana masjid dan yayasan menuntut akuntabilitas tinggi karena dana tersebut bersumber langsung dari kantong masyarakat. Para pengelola masjid raya dan lembaga pendidikan memiliki kewajiban moral untuk menjelaskan aliran dana tersebut kepada umat sesuai kaidah organisasi yang sehat. Jika pengelola lembaga menjaga kejujuran, kepercayaan masyarakat terhadap yayasan akan tumbuh lebih kuat dan stabil.
Seringkali, konflik muncul karena pengurus yayasan memonopoli keputusan keuangan tanpa melibatkan pihak internal atau orang tua murid. Kebijakan tertutup seperti ini memicu kecurigaan serta dugaan manipulasi laporan keuangan, seperti yang terjadi pada kasus di SDK Ruteng 2 maupun Islamic Center di daerah lain. Alhasil, banyak pihak menuntut audit eksternal agar pengelolaan aset kembali ke jalur yang benar.
Langkah Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Terbuka
Lembaga yang mengelola dana umat perlu mengikuti tata kelola profesional agar terhindar dari sengketa berkepanjangan. Berikut adalah langkah-langkah strategis bagi pengelola yayasan untuk meningkatkan transparansi:
- Menyusun laporan keuangan periodik setiap bulan dan publikasikan kepada donatur melalui kanal resmi.
- Melibatkan pihak ketiga atau auditor independen untuk menguji keabsahan penggunaan dana operasional maupun dana sosial.
- Membuka akses informasi mengenai struktur kepengurusan beserta dokumen legalitas yayasan bagi masyarakat yang berhak mengetahui.
- Melaksanakan musyawarah untuk menentukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja agar seluruh pemangku kepentingan memahami alokasi dana secara jelas.
Langkah-langkah di atas membantu yayasan membuktikan komitmen mereka terhadap amanah umat. Selain itu, manajemen yang transparan meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul akibat perselisihan pengelolaan aset di kemudian hari.
Dampak Pengabaian Transparansi bagi Kredibilitas Lembaga
Ketidakmampuan yayasan dalam menunjukkan transparansi keuangan saat masyarakat meminta penjelasan berdampak buruk pada kredibilitas lembaga. Ketika pengurus yayasan mengabaikan surat permintaan data resmi, masyarakat cenderung beranggapan bahwa lembaga tersebut sedang menutup-nutupi kesalahan. Situasi ini memicu gelombang protes, audiensi dengan lembaga legislatif, bahkan ancaman jalur hukum.
Bahkan, jika yayasan mengelola dana sebesar Rp100 miliar, namun gagal menjelaskan peruntukannya, masyarakat akan mempertanyakan integritas pengurus. Fenomena ini menyebabkan citra organisasi menurun drastis di mata publik. Apabila pengurus terus menutup diri, lembaga berisiko kehilangan sumber donasi utama yang selama ini menyokong seluruh kegiatan mereka.
| Elemen Pengelolaan | Karakteristik Transparan |
|---|---|
| Pelaporan Keuangan | Berkala, detail, dan diaudit |
| Pengambilan Keputusan | Partisipatif dan melibatkan anggota |
| Aset Yayasan | Terdata rapi dan diketahui publik |
Peran Pengawasan Masyarakat dalam Menjaga Aset Umat
Masyarakat memiliki hak penuh menuntut kejelasan penggunaan uang yang mereka sumbangkan. Fungsi kontrol sosial yang dijalankan kelompok masyarakat sipil atau organisasi kepedulian menjadi pilar utama dalam menjaga moralitas pengurus yayasan. Pengawasan ketat memastikan bahwa dana umat tidak mengalir untuk kepentingan pribadi atau segelintir kelompok saja.
Oleh karena itu, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu merespons aspirasi publik secara proaktif. Pemerintah bisa menjadi mediator atau pihak yang menetapkan standar pelaporan bagi yayasan berskala besar agar tidak terjadi penyelewengan di masa datang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi keagamaan maupun pendidikan tetap terjaga dengan baik.
Mengelola dana umat merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan kejujuran total. Yayasan harus segera berbenah dengan meninggalkan pola lama yang tertutup dan mulai merangkul transparansi sebagai budaya organisasi. Pada akhirnya, integritas sebuah lembaga sangat bergantung pada keterbukaan mereka terhadap pemilik dana sesungguhnya, yaitu masyarakat luas.