Sarimulya.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah secara tegas menolak wacana pengurangan subsidi BBM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/4/2026). Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengotak-atik anggaran yang menjadi hak rakyat kecil karena dampaknya sangat membebani masyarakat luas.
Said menyampaikan penolakan ini dalam sebuah diskusi mengenai arah kebijakan anggaran negara terbaru 2026. Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang setiap langkah sebelum mengambil keputusan terkait komoditas energi yang memiliki efek domino terhadap inflasi nasional secara menyeluruh.
Pihaknya menyarankan alternatif lain jika pemerintah merasa perlu menyesuaikan harga energi. Alih-alih menyentuh subsidi langsung, Said mengusulkan agar pemerintah mengotak-atik produk yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian saja.
Mengapa Subsidi BBM Jangan Dikurangi?
Langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sangat krusial sepanjang tahun 2026. Said menekankan bahwa saat ini timnya sedang menghitung secara cermat dampak inflatoir dari setiap perubahan kebijakan. Begitu harga naik sekali saja, efeknya segera merembet ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Selain penekanan pada stabilitas harga, Said juga menyoroti aspek keadilan sosial. Fokus utama seharusnya bukan mengurangi besaran anggaran, melainkan memastikan anggaran tersebut benar-benar sampai kepada individu yang berhak. Singkatnya, pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi agar lebih akurat dan terverifikasi secara ketat.
Perbaikan Mekanisme Distribusi LPG 3 Kilogram
Tidak hanya membahas BBM, Said menyoroti penyaluran bantuan LPG 3 kilogram yang menurutnya masih perlu perbaikan besar-besaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis data sentral semata tidak cukup untuk menjamin ketepatan sasaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan mekanisme verifikasi berlapis, seperti penggunaan identifikasi biometrik.
Pemerintah sebaiknya mewajibkan penggunaan sidik jari atau retina mata bagi individu yang ingin mendapatkan tabung LPG 3 kilogram. Langkah ini akan menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini sering terjadi akibat data yang kurang valid atau penggunaan yang tidak sesuai aturan.
Menariknya, Said memaparkan data perbandingan alokasi pagu subsidi energi per 2026 sebagai berikut:
| Kategori Penerima | Jumlah (Juta Jiwa) |
|---|---|
| Penerima Alokasi Pagu | 8,6 |
| Penerima yang Layak | 5,4 |
Strategi Penghematan Anggaran yang Efektif
Pemerintah dapat melakukan penghematan anggaran yang signifikan dengan menerapkan sistem distribusi yang lebih tepat sasaran. Jika melihat angka di atas, terdapat selisih sekitar 3,2 juta jiwa yang terdata dalam pagu, namun sebenarnya tidak memenuhi syarat penerimaan bantuan. Dengan demikian, pemerintah bisa menyelamatkan anggaran negara dari kebocoran yang tidak perlu.
Selanjutnya, pemerintah perlu berani melakukan pembersihan data secara rutin. Pertama, tim verifikasi harus turun langsung ke lapangan. Kedua, sistem integrasi data kependudukan perlu menggunakan teknologi terkini agar meminimalisir kesalahan. Terakhir, pengawasan distribusi di tingkat agen harus berjalan lebih ketat setiap harinya.
Dampak Inflasi terhadap Kesejahteraan Rakyat
Pemerintah wajib menyadari bahwa inflasi merupakan musuh utama kesejahteraan ekonomi di tahun 2026. Said mengingatkan kembali agar instansi terkait berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Kenaikan harga energi cenderung memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya secara berantai dan masif, sehingga daya beli masyarakat menurun drastis.
Faktanya, kebijakan yang salah langkah akan membebani masyarakat kelas menengah ke bawah yang sudah kesulitan menghadapi tekanan ekonomi. Pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih bijak dengan tetap mempertahankan porsi subsidi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan terdampak langsung oleh fluktuasi ekonomi global.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kebijakan energi yang pro-rakyat. Dengan memperketat verifikasi melalui teknologi biometrik dan melakukan validasi data secara berkala, pemerintah bisa menciptakan sistem yang lebih efisien tanpa harus mengurangi porsi subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Efisiensi bukan berarti pemotongan hak rakyat, melainkan perapian mekanisme penyaluran. Pada akhirnya, komitmen pemerintah untuk mengelola anggaran secara bijak akan menentukan arah pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di masa depan.