Sarimulya.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyesuaian operasional menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru 2026 yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara paling berwenang dalam hal audit kerugian negara. Langkah penyesuaian ini mengikuti putusan perkara nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang terbit pada Senin, 9 Februari 2026.
Sembilan hakim konstitusi yang terdiri dari Suhartoyo sebagai ketua, serta anggota Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, dan Adies Kadir menetapkan aturan krusial ini. Putusan tersebut merespons uji materi Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan oleh dua pemohon, yaitu Bernita Matondang sebagai vendor pihak ketiga dan Vendy Setiawan yang merupakan mahasiswa Ilmu Hukum.
Refleksi KPK Audit Kerugian Negara Terhadap Aturan MK
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan keterangan resmi di kantornya, Jakarta, Senin (6/4) terkait respons lembaga tersebut. Biro Hukum KPK kini mempelajari secara mendalam putusan MK tersebut agar penanganan perkara korupsi ke depan berjalan sesuai koridor hukum yang baru, khususnya bagi kasus-kasus yang menyangkut dugaan kerugian keuangan negara.
Selain itu, KPK mengevaluasi penerapan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP dalam proses penyidikan mereka. Sebelumnya, penyidik KPK menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk menjerat tersangka korupsi. Langkah evaluasi ini perlu pihak lembaga jalankan agar setiap proses pembuktian di pengadilan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak terbantahkan.
Dampak Putusan MK Terhadap Akuntansi Forensik Internal
Selama ini, KPK mengandalkan akuntansi forensik internal untuk menghitung nilai kerugian uang negara saat menyidik sebuah perkara. Unit internal ini bahkan pernah menghitung langsung nilai kerugian dalam kasus korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) serta akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry periode 2019-2022.
Faktanya, KPK kini meninjau kembali kewenangan unit internal mereka pasca keputusan pengadilan konstitusi. Budi Prasetyo menambahkan, pihak lembaga sedang mempertimbangkan apakah unit internal tersebut masih mempunyai legitimasi penuh untuk menjalankan fungsi tersebut atau tidak. Alhasil, Biro Hukum KPK harus merumuskan apakah metode penghitungan internal tetap bisa legal sebagai alat bukti di persidangan selanjutnya.
| Komponen Evaluasi | Keterangan |
|---|---|
| Dasar Hukum Baru | Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 |
| Sektor Terdampak | Audit kerugian negara & Akuntansi forensik |
| Lembaga Utama | Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) |
Sinergi KPK dengan Lembaga Audit Eksternal
Penting bagi publik untuk mengetahui, KPK sebenarnya memiliki sejarah kerja sama yang panjang dengan lembaga pengaudit negara lain. KPK sering meminta bantuan BPK dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara pada beberapa penyidikan perkara yang kompleks. Selain BPK, KPK juga secara rutin berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat data kerugian negara.
Menariknya, koordinasi intens ini menjadi kunci sukses pembuktian di ranah Tipikor selama ini. Budi menegaskan bahwa KPK akan terus menjaga komunikasi dengan pihak BPK agar sinkronisasi data tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian, kualitas hasil audit yang KPK bawa ke pengadilan tidak akan kehilangan validitas meskipun terdapat perubahan struktur kewenangan lewat putusan pengadilan konstitusi.
Langkah Antisipasi Penanganan Kasus Korupsi
Tugas berat menanti Biro Hukum KPK dalam menjabarkan putusan tersebut ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang baru. Pertama, pihak lembaga harus menyesuaikan metodologi penyidikan agar tidak keluar dari batasan yang MK tetapkan. Kedua, mereka perlu memastikan setiap dakwaan yang memuat angka kerugian negara memiliki dasar hitung yang sah menurut hukum, terutama bagi kasus-kasus yang sedang berjalan.
Lebih dari itu, keberadaan putusan ini memaksa aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam memilih alat bukti. Pertanyaan retoris muncul dalam benak banyak kalangan: apakah transisi ini akan memperlambat durasi penyidikan kasus korupsi di tanah air? Menjawab hal tersebut, KPK berjanji untuk tetap menjaga performa kinerja tanpa mengorbankan kualitas substansi perkara di mata hukum.
Pada akhirnya, komitmen untuk memberantas korupsi tetap menjadi prioritas utama lembaga antirasuah ini. KPK berharap setiap penyesuaian hukum yang mereka tempuh memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pihak yang terlibat. Langkah mitigasi ini merupakan bukti nyata bahwa kepatuhan terhadap institusi peradilan tertinggi menjadi fondasi bagi terjaganya integritas penegakan hukum di Indonesia pada 2026.