Sarimulya.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Penegasan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman pada Senin, 30 Maret 2026, sekaligus menanggapi isu yang beredar di media sosial mengenai potensi kenaikan harga BBM non-subsidi.
Laode menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi. Menanggapi spekulasi tentang kenaikan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax, Pertamax Dex, dan Dexlite, Laode meminta masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari Pertamina yang dijadwalkan pada 1 April 2026. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi akan mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.
Kepastian Harga BBM Subsidi dari Kementerian ESDM
Pernyataan Dirjen Migas Laode Sulaeman memberikan angin segar bagi masyarakat, terutama di tengah kekhawatiran akan dampak kenaikan harga energi terhadap daya beli. “Yang penting untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan,” ujarnya melalui pesan tertulis pada Senin, 30 Maret 2026. Kepastian ini tentu menjadi kabar baik di tengah berbagai isu ekonomi yang berkembang.
Pertamina turut memberikan tanggapan terkait informasi yang beredar mengenai potensi kenaikan harga BBM non-subsidi. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan bahwa informasi yang beredar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi terkait harga BBM yang akan berlaku per 1 April 2026.
Baron mengimbau masyarakat untuk hanya mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui situs perusahaan, www.pertamina.com. Pertamina berjanji akan segera memberikan informasi terbaru dan akurat terkait harga BBM.
Isu Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi Memicu Kekhawatiran
Sebelumnya, beredar potongan dokumen di media sosial yang memicu kekhawatiran masyarakat. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa harga BBM diperkirakan naik signifikan pada April 2026, seiring dengan lonjakan harga indeks pasar (HIP). Dalam dokumen itu, HIP untuk bensin RON 92 disebut naik sekitar 62,99 persen, sementara gasoil (solar) melonjak hingga 91,30 persen.
Dalam rincian yang beredar, proyeksi harga sejumlah produk juga dicantumkan. Pertamax disebut akan naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 17.850 per liter. Lalu, Pertamax Green 95 diperkirakan naik menjadi Rp 19.150 per liter, dan Pertamax Turbo menjadi Rp 19.450 per liter. Informasi inilah yang kemudian memicu keresahan di kalangan masyarakat.
Faktor Global Picu Lonjakan Harga Minyak Dunia
Krisis minyak dunia, yang diperparah oleh konflik Iran-Israel, turut memicu kekhawatiran akan kenaikan harga BBM. Per Senin, 30 Maret 2026, harga minyak dunia melonjak hingga US$ 101,47 per barel. Kenaikan ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah yang memasuki minggu kelima.
Analisis Trading Economics, yang dikutip pada Senin, 30 Maret 2026, menyebutkan bahwa pelaku pasar semakin pesimistis terhadap peluang penyelesaian cepat konflik tersebut. Keterlibatan kelompok Houthi yang didukung Iran di Yaman, serta tambahan pengerahan pasukan Amerika Serikat ke kawasan tersebut, semakin memperkeruh suasana.
Kelompok Houthi sebelumnya meluncurkan serangan rudal ke Israel dan menyatakan bahwa aksi tersebut akan berlanjut selama serangan terhadap Iran dan sekutunya belum dihentikan. Tidak hanya itu, kelompok ini juga memiliki kemampuan menargetkan jalur pelayaran di Laut Merah serta infrastruktur energi strategis di Arab Saudi.
Ancaman Terhadap Jalur Perdagangan Global
Serangan tersebut menambah risiko baru bagi jalur perdagangan global, yang sebelumnya sudah tertekan akibat gangguan di Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi sekitar 20 persen distribusi minyak dan gas dunia. Kondisi ini semakin memperburuk stabilitas pasokan energi global.
Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Ekonomi Indonesia
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai bahwa keterlibatan Houthi akan semakin memperumit situasi. Celios mengingatkan bahwa dampak akan jauh lebih besar jika gangguan meluas ke Selat Bab-el-Mandeb, yang menjadi pintu masuk ke Laut Merah dan jalur utama menuju Terusan Suez.
Bhima mengatakan dampaknya bagi Indonesia akan signifikan mengingat ekspor ke Eropa mencapai 13,4 persen dari total ekspor pada Januari 2026. Gangguan pada jalur perdagangan tersebut berpotensi mengganggu kinerja ekspor Indonesia.
Antisipasi Kenaikan Harga Minyak Hingga US$120 Per Barel
“Jika gangguan berlanjut, harga minyak berpotensi melonjak hingga US$120 per barel yang akan mempercepat imported inflation, terutama pada sektor pangan dan energi,” kata Bhima melalui keterangan tertulis, Senin, 30 Maret 2026. Kenaikan harga minyak ini tentu akan berdampak pada inflasi di dalam negeri.
Selain itu, Bhima mengatakan distribusi bahan baku pupuk yang melewati jalur tersebut juga terancam terganggu, sehingga dapat menekan sektor pertanian. Belum lagi, tekanan terhadap nilai tukar rupiah pun berpotensi meningkat akibat melemahnya ekspor dan naiknya biaya impor.
Langkah Mitigasi Pemerintah Jadi Kunci
Bhima menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah mitigasi. Langkah tersebut di antaranya melalui upaya diplomasi dengan Yaman agar distribusi barang Indonesia tetap lancar, percepatan realokasi anggaran untuk subsidi energi dan pupuk, hingga penambahan subsidi transportasi umum guna menekan konsumsi BBM.
“Setidaknya butuh tambahan belanja pemerintah Rp 515 triliun dengan asumsi tiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barrel diatas asumsi APBN menambah beban belanja pemerintah Rp 10,3 triliun,” kata Bhima. Pemerintah perlu segera menghitung ulang anggaran untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak ini.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi, khususnya di sektor ketenagalistrikan, melalui pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, mikrohidro, dan angin. Upaya ini krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil di tengah ketidakpastian geopolitik global. Percepatan transisi energi menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap ekonomi Indonesia.
Kesimpulan
Kementerian ESDM telah memberikan kepastian bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik di tahun 2026. Meski demikian, pemerintah perlu mewaspadai dampak konflik global terhadap harga minyak dunia dan mengambil langkah mitigasi yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Percepatan transisi energi menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menciptakan ketahanan energi di masa depan.