Sarimulya.id – Pemerintah Indonesia fokus pada efisiensi energi di sektor pemerintahan per 2026, tanpa membatasi aktivitas masyarakat. Hariqo Wibawa Satria, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, menyampaikan bahwa kebijakan ini menekankan pengurangan perjalanan dinas pejabat dan kegiatan yang tidak esensial.
Tidak hanya itu, pemerintah mendorong optimalisasi kerja fleksibel seperti work from home (WFH) untuk menekan konsumsi BBM dan meningkatkan kualitas hidup ASN. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi menuju gaya hidup hemat, sehat, dan produktif. Lalu, bagaimana implementasinya?
Efisiensi Energi: Fokus Pemerintah di Sektor Internal
Hariqo Wibawa Satria menjelaskan bahwa kebijakan hemat energi ini tidak akan mengurangi aktivitas masyarakat. Pengurangan perjalanan dinas pejabat mencapai 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri. Selain itu, pemerintah juga mengurangi kegiatan yang dianggap tidak esensial.
“Tidak ada pengurangan aktivitas masyarakat. Yang dilakukan adalah pengurangan perjalanan dinas pejabat hingga 50 persen untuk dalam negeri dan 70 persen untuk luar negeri, serta pengurangan kegiatan yang tidak esensial,” kata Hariqo dalam Dialog Indonesia Bicara yang ditayangkan di TVRI, Rabu (1/4/2026).
Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memimpin dalam efisiensi energi, memberikan contoh bagi masyarakat luas. Dengan mengurangi kegiatan yang kurang penting dan perjalanan dinas, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran dan mengurangi dampak lingkungan.
WFH: Solusi Efektif Tekan Konsumsi BBM
Pemerintah mendorong optimalisasi pola kerja fleksibel seperti work from home (WFH). Hariqo menyebut WFH mampu menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan kualitas hidup aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan WFH menjadi bagian dari transformasi budaya kerja menuju gaya hidup yang lebih hemat, sehat, dan produktif. Selain mengurangi biaya transportasi, WFH juga memberikan fleksibilitas kepada ASN untuk mengatur waktu kerja mereka, sehingga meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.
Analisis International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa pengurangan mobilitas harian mampu menekan konsumsi BBM sektor transportasi hingga 10–30 persen. Jadi, WFH bukan hanya sekadar tren, tetapi juga solusi nyata untuk efisiensi energi.
Kondisi Energi Nasional Terkini dan Stabilitas Harga BBM
Hariqo menambahkan bahwa kondisi energi nasional saat ini masih dalam kondisi aman dan terkendali update 2026. Pemerintah memiliki peta jalan yang jelas dalam menjaga stabilitas energi, termasuk memastikan harga BBM tetap stabil di tengah gejolak global.
“Kita patut bersyukur, dibandingkan banyak negara lain, situasi Indonesia relatif aman. Namun, kita tetap harus bersiap dengan membangun budaya hidup hemat energi dan mengutamakan kepentingan nasional,” ucap Hariqo.
Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga BBM agar tidak memberatkan masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang tidak pasti. Langkah-langkah antisipasi terus dilakukan untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan harga tetap terjangkau.
Pandangan Ahli: Kebijakan Strategis dan Kesadaran Kolektif
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga dapat menjadi blueprint perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan energi. Jadi, ini bukan sekadar penghematan sesaat.
“Semua aktivitas tetap berjalan normal, tetapi dengan perencanaan yang lebih matang dan berbasis skala prioritas. Ini bukan sekadar penghematan, tapi upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat,” kata Trubus.
Trubus menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan pola aktivitas tanpa menurunkan produktivitas secara signifikan.
“Produktivitas ekonomi tetap bisa terjaga, selama masyarakat mampu berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada,” ujar Trubus.
Roadmap Jangka Panjang dan Adaptasi Regional
Ke depan, Trubus berharap pemerintah dapat menyusun roadmap yang jelas. Tujuannya agar kebijakan penghematan energi ini dapat berjalan berkelanjutan, serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, termasuk memperkuat infrastruktur dan literasi digital.
Dengan demikian, kebijakan hemat energi akan lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Infrastruktur yang memadai dan literasi digital yang tinggi akan mendukung masyarakat dalam mengadopsi praktik-praktik hemat energi secara lebih luas.
Melalui langkah ini, Guru Besar Universitas Trisakti itu optimistis Indonesia tidak hanya mampu menghadapi potensi krisis energi global. Namun, Indonesia juga mampu membangun fondasi budaya hemat energi yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
Kesimpulan
Kebijakan penghematan energi yang difokuskan pada sektor pemerintahan adalah langkah strategis untuk menghadapi tantangan energi global. Dengan mendorong efisiensi internal dan pola kerja fleksibel, pemerintah berupaya membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk hidup lebih hemat dan berkelanjutan. Sosialisasi yang efektif dan adaptasi regional menjadi kunci keberhasilan jangka panjang dari kebijakan ini.