Sarimulya.id – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (GSW), diduga kuat meminta jatah proyek dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak awal April 2026. Total permintaan yang ditargetkan mencapai Rp 5 miliar, namun realisasinya baru sekitar Rp 2,7 miliar.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan modus operandi tersebut dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4/2026) malam. Lebih lanjut, Asep menjelaskan detail skema permintaan jatah proyek yang melibatkan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Skema Permintaan Jatah Proyek Bupati Tulungagung
Asep memaparkan, ada dua skema utama yang digunakan Gatut Sunu Wibowo dalam praktik permintaan uang haram tersebut. Pertama, permintaan uang secara langsung kepada para kepala OPD, baik secara personal maupun melalui perantara ajudan. Nilai permintaannya bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga bahkan menyentuh angka Rp 2,8 miliar.
“Dari total permintaan GSW kepada para OPD yang sekurang-kurangnya sebesar Rp5 miliar, realisasi uang yang telah diterima oleh GSW kurang lebih Rp2,7 miliar,” ujar Asep. Besaran jatah yang diminta diduga disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing OPD. Selain itu, kedekatan personal dengan bupati juga bisa memengaruhi nominal yang diminta.
Modus Operandi: Setoran Langsung dan Pengaturan Anggaran
Skema kedua yang dijalankan Gatut Sunu melibatkan pengaturan anggaran di masing-masing OPD. Dalam modus ini, bupati menawarkan penambahan atau pergeseran anggaran kepada OPD tertentu. Imbal baliknya, ia meminta sebagian dari nilai anggaran yang telah disetujui tersebut.
“Permintaan jatah proyek juga dilakukan GSW dengan cara menambah atau menggeser anggaran di sejumlah OPD. Jadi, datang ke OPD, nanti saya tambah anggaran OPD ini misalkan 10, nah dia minta dari situ, dari 10 itu minta sekian persen,” jelas Asep lebih lanjut.
Modus pengaturan anggaran ini tentu saja rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sebab, penambahan atau pergeseran anggaran seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Reaksi Masyarakat dan Langkah KPK Selanjutnya
Terungkapnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Masyarakat Tulungagung berharap KPK dapat mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan terus mendalami kasus ini dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menjerat para pelaku. KPK juga mengimbau kepada para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk kooperatif dan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada penyidik.
Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Korupsi
Para pelaku korupsi, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo, dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukumannya bisa berupa pidana penjara dan denda yang besar.
Kasus dugaan korupsi di Tulungagung ini menjadi pengingat bagi para pejabat publik di seluruh Indonesia untuk selalu bertindak jujur, transparan, dan akuntabel. Masyarakat berharap para pejabat publik dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Pentingnya Pengawasan Publik dalam Pemberantasan Korupsi
Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kinerja para pejabat publik dan melaporkan jika menemukan adanya indikasi praktik korupsi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat, diharapkan praktik korupsi dapat dicegah dan diberantas secara efektif.
Berkaca pada kasus dugaan jatah proyek di Tulungagung, pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah menjadi krusial. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan yang didanai oleh anggaran daerah.
Kesimpulan
Kasus dugaan permintaan jatah proyek yang melibatkan Bupati Tulungagung menjadi pukulan telak bagi upaya pemberantasan korupsi di daerah. Semoga kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel di seluruh Indonesia. KPK diharapkan terus mengungkap kasus-kasus serupa dan menindak tegas para pelaku korupsi tanpa pandang bulu.