Sarimulya.id – Kemenko PM (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) menyatakan kasus yang menimpa Amsal Sitepu berpotensi mengancam perkembangan industri kreatif di Indonesia. Tuduhan korupsi terhadap Amsal Sitepu dinilai bisa menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku industri kreatif, khususnya mereka yang bergerak di tingkat akar rumput. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, pada Senin, 30 Maret 2026.
Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, menekankan bahwa perbedaan persepsi nilai jasa profesional seharusnya tidak berujung pada kriminalisasi. Menurutnya, tindakan ini justru dapat mematikan inovasi dan semangat berkarya para kreator lokal. Lantas, bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini?
Dampak Kasus Amsal Sitepu pada Industri Kreatif
Leontinus Alpha Edison memandang bahwa Amsal Sitepu merupakan representasi dari pelaku ekonomi kreatif yang selama ini aktif berkontribusi dalam membangun narasi bangsa melalui berbagai karya visual. Kasus yang menimpa Amsal menjadi perhatian serius karena berpotensi menghambat perkembangan industri kreatif secara keseluruhan. Selain itu, kasus ini juga mempertanyakan standar penilaian terhadap karya seni dan intelektual yang dihasilkan oleh para kreator.
“Tuduhan korupsi yang dialamatkan kepada Saudara Amsal hanya karena perbedaan persepsi nilai jasa profesional merupakan bentuk kriminalisasi yang dapat mematikan gairah inovasi di tingkat akar rumput,” ujar Leontinus, Senin (30/3/2026).
Ketidaksesuaian Penilaian Jasa Kreatif
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Kemenko PM adalah ketidaksesuaian dalam penilaian terhadap hasil kerja kreatif. Leontinus menyoroti adanya perbedaan antara pengakuan pengguna jasa terhadap kualitas karya dengan penilaian administratif yang justru menilai hasil tersebut nol rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya jasa kreatif dinilai secara objektif dan adil.
“Sangat tidak masuk akal ketika hasil pekerjaan yang telah diakui kualitasnya oleh para pengguna jasa justru dinilai nol rupiah pada item-item krusial, seperti konsep, editing, hingga dubbing,” ungkap Leontinus.
Proses Pascaproduksi Sebagai Nilai Utama
Dalam industri kreatif, proses pascaproduksi memegang peranan penting dan menjadi nilai utama dari sebuah karya. Proses ini melibatkan penyempurnaan, penambahan elemen visual dan audio, serta sentuhan akhir yang menentukan kualitas keseluruhan karya tersebut. Menihilkan biaya jasa pascaproduksi sama saja dengan tidak mengakui kontribusi dan keahlian para kreator yang terlibat.
Amsal Sitepu Bukan Pengelola Anggaran
Kemenko PM juga menyoroti bahwa Amsal Sitepu hanya bertindak sebagai penyedia jasa profesional dan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran proyek. Amsal hanya mengajukan proposal secara transparan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Sebagai penyedia jasa, Amsal seharusnya tidak dibebani tanggung jawab yang berada di luar kendalinya.
“Amsal hanyalah seorang penyedia jasa profesional yang mengajukan proposal secara transparan sesuai kompetensinya. Perlu dicatat bahwa ia bukanlah pemegang otoritas anggaran,” tegas Leontinus.
Perlindungan Industri Kreatif di Indonesia
Kasus Amsal Sitepu menjadi momentum penting untuk meninjau kembali sistem dan mekanisme yang berlaku dalam industri kreatif di Indonesia. Perlindungan terhadap hak-hak kreator, standar penilaian jasa yang adil, serta kepastian hukum menjadi faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif.
Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang memadai, diharapkan para pelaku industri kreatif dapat terus berkarya dan berinovasi tanpa merasa khawatir akan adanya kriminalisasi atau ketidakadilan. Bagaimana industri kreatif Indonesia dapat terus berkembang di tengah berbagai tantangan yang ada?
Dukungan Pemerintah terhadap Ekonomi Kreatif
Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Berbagai program dan kebijakan telah digulirkan untuk mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar bagi para pelaku ekonomi kreatif. Dukungan ini meliputi pelatihan, pendampingan, fasilitasi perizinan, serta bantuan permodalan.
Selain itu, pemerintah juga aktif mempromosikan produk-produk kreatif Indonesia di pasar internasional. Hal ini dilakukan melalui partisipasi dalam pameran dagang, festival seni, serta kegiatan promosi lainnya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan citra positif Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar di bidang ekonomi kreatif.
Kesimpulan
Kasus Amsal Sitepu menjadi pengingat penting tentang perlunya perlindungan yang lebih baik bagi para pelaku industri kreatif. Standar penilaian yang jelas dan adil, serta kepastian hukum, menjadi kunci untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa industri kreatif dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.