Sarimulya.id – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai merespons derasnya tuntutan masyarakat sipil terkait proses hukum perkara percobaan pembunuhan terencana terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, pada Selasa, 7 April 2026. Pemerintah menyadari tingginya ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum yang berjalan saat ini melalui mekanisme peradilan militer.
Natalius Pigai menyampaikan pandangan ini dalam rapat kerja antara Kementerian HAM dan Komisi XIII DPR RI. Publik maupun pers memang sangat membutuhkan transparansi dalam momentum krusial tersebut agar keadilan bagi korban terlaksana sesuai harapan masyarakat luas.
Tanggapan Menteri HAM soal Peradilan Umum dan Tekanan Publik
Menteri Pigai menekankan bahwa ia tidak membenarkan pola trial by mob maupun trial by press dalam menyikapi kasus kekerasan ini. Walaupun pemerintah memahami urgensi desakan warga, prosedur hukum tetap memerlukan koridor yang tepat agar tidak melanggar prinsip trias politika.
Pemerintah selaku pihak eksekutif tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di bawah yurisdiksi lain. Pigai menegaskan jika pernyataan ketidakadilan dari pihak pemerintah sudah cukup sebagai bentuk respons moral bagi korban.
Lokataru Foundation secara aktif mendukung upaya perpindahan mekanisme peradilan dengan membuat petisi melalui situs change.org. Hingga Selasa, 7 April 2026 pukul 16.20 WIB, sebanyak 2.469 orang sudah membubuhkan tanda tangan dalam petisi tersebut sebagai bentuk dukungan nyata bagi penegakan keadilan hukum dalam kasus Andrie Yunus.
Permintaan Andrie Yunus Terkait Mekanisme Peradilan
Andrie Yunus melayangkan warkat resmi pada 3 April 2026 yang berisi permintaan agar otoritas mengadili kasusnya melalui mekanisme peradilan umum. Langkah ini ia ambil sebagai bentuk ketegasan sikap korban yang menolak peradilan militer memproses pelaku.
Wakil Koordinator Kontras tersebut beralasan bahwa peradilan militer sering kali menciptakan ruang impunitas bagi prajurit yang melakukan pelanggaran hukum serta hak asasi manusia. Oleh karena itu, ia menuntut siapa pun pelakunya, baik sipil maupun prajurit aktif, harus menghadapi proses peradilan umum demi transparansi dan keadilan.
Kronologi Penyerangan dan Profil Pelaku
Kejadian tragis menimpa Andrie Yunus pada 12 Maret 2026 saat ia melintasi Jalan Salemba I-Talang, Jakarta Pusat. Pelaku menyiramkan cairan kimia korosif ke tubuh aktivis tersebut hingga menyebabkan luka bakar dengan tingkat keparahan lebih dari 20 persen menurut catatan medis.
Kepolisian melimpahkan tanggung jawab penanganan perkara kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada pekan sebelumnya. Data pengungkapan kasus menunjukkan keterlibatan empat orang pelaku dari lingkungan militer yang kini tengah menjalani proses hukum internal.
| Identitas Pelaku | Matra/Pangkat |
|---|---|
| Pelaku NDP | Kapten (Udara/Laut) |
| Pelaku SL | Letnan Satu (Udara/Laut) |
| Pelaku BHW | Letnan Satu (Udara/Laut) |
| Pelaku ES | Sersan Dua (Udara/Laut) |
Pihak Puspom TNI menyebut empat pelaku tersebut berasal dari matra udara dan laut. Pangkat para pelaku cukup variatif mulai dari Kapten, Letnan Satu, hingga Sersan Dua yang kini dalam pengawasan ketat aparat militer terkait.
Dinamika Hukum dan Harapan Masa Depan
Proses hukum kasus Andrie Yunus menunjukkan kompleksitas sistem peradilan di Indonesia. Publik terus memperhatikan bagaimana pemerintah dan otoritas militer menyelesaikan perkara ini agar keadilan bagi korban benar-benar terwujud tanpa celah hukum.
Lebih dari itu, keberanian aktivis dalam menyuarakan haknya memantik diskusi lebih luas mengenai reformasi peradilan di tanah air pada tahun 2026. Pemerintah kini menempuh jalan yang cukup sempit antara menjaga stabilitas sistem dan mengakomodasi tuntutan masyarakat yang menghendaki keadilan secara terbuka bagi aktivis Andrie Yunus.
Pada akhirnya, publik sangat menanti langkah nyata dari penegak hukum untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan setara di mata hukum. Keadilan harus tegak bagi semua pihak tanpa terkecuali, terlepas dari apa pun latar belakang pelaku maupun korban dalam perkara ini.