Sarimulya.id – Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah secara resmi mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas tindakan mahasiswa berinisial MZ yang sengaja merekam dosen perempuan dalam toilet pada 1 April 2026. Peristiwa tercela ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak karena melanggar privasi dan etika di lingkungan akademik.
Dimyati Natakusumah menyampaikan pernyataan tegas kepada awak media pada Senin (6/4/2026). Ia menekankan urgensi penegakan hukum agar pelaku mendapatkan sanksi setimpal sekaligus memberikan efek jera bagi mahasiswa lain yang berniat melakukan tindakan serupa.
Peristiwa ini memicu diskusi serius terkait keamanan fasilitas kampus bagi seluruh civitas akademika, terutama bagi para staf pengajar perempuan yang kerap merasa was-was setelah kejadian tersebut terungkap ke publik secara luas.
Kasus Mahasiswa Rekam Dosen Tuai Kecaman
Pihak kepolisian kini memiliki tanggung jawab besar untuk memproses laporan mahasiswa merekam dosen ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dimyati secara blak-blakan meminta kepolisian menyikat tindakan kriminal tersebut tanpa kompromi karena merusak reputasi dunia pendidikan di Provinsi Banten.
Perbuatan MZ yang tertangkap tangan melakukan aksi tidak terpuji di toilet kampus pada awal April 2026 tentu mencoreng marwah institusi. Dimyati menyatakan bahwa perilaku seperti ini tidak perlu mendapatkan toleransi sedikit pun di wilayah Banten.
Selain itu, sang Wakil Gubernur meminta pihak manajemen Untirta mengambil langkah administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ia secara lugas mendorong pihak kampus segera mengeluarkan mahasiswa yang bersangkutan apabila hasil penyelidikan membuktikan keterlibatan oknum tersebut dalam tindak pelecehan terhadap tenaga pendidik.
Singkatnya, Dimyati berpendapat bahwa mahasiswa nakal yang memiliki kebiasaan buruk seperti ini tidak layak menempuh pendidikan di universitas. Ia menilai disiplin ketat menjadi kunci utama dalam menjaga kondusifitas lingkungan belajar di masa depan.
Evaluasi Fasilitas dan Pemisahan Toilet Kampus
Tidak hanya menyoroti perilaku oknum mahasiswa, Dimyati juga menaruh perhatian besar pada tata kelola fasilitas di Kampus Untirta, khususnya lokasi di kawasan Pakupatan, Kota Serang. Pengamatan terbaru menunjukkan bahwa beberapa toilet di lingkungan tersebut masih menggunakan sistem campuran.
Situasi penggunaan toilet secara bercampur antara laki-laki dan perempuan tentu menciptakan celah keamanan yang berbahaya. Oleh karena itu, pengelola kampus perlu segera melakukan perbaikan infrastruktur agar mahasiswa maupun dosen perempuan merasa aman setiap kali menggunakan fasilitas umum di lokasi tersebut.
Dimyati berencana memanggil Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, untuk membahas persoalan teknis ini secara intensif. Ia menegaskan bahwa pihak rektorat wajib memisahkan toilet laki-laki dan perempuan di gedung-gedung besar seperti universitas tanpa ada alasan pembenaran apapun.
Faktanya, aturan pemisahan area sanitasi merupakan standar operasional prosedur yang bersifat mendasar bagi setiap bangunan umum. Dengan demikian, pihak kampus tidak boleh membiarkan kelalaian ini terus berlanjut hingga menimbulkan konflik atau insiden yang lebih merugikan di tahun 2026.
Tabel Perbandingan Kebijakan Fasilitas Kampus
| Aspek Fasilitas | Kondisi saat ini (Per April 2026) |
|---|---|
| Sistem Toilet | Masih sering tercampur di area Pakupatan |
| Kebijakan Wagub | Wajib memisahkan toilet pria dan wanita |
| Tindakan Mahasiswa | Didesak untuk diproses hukum hingga sanksi DO |
Langkah Preventif Institusi Pendidikan di Banten
Selanjutnya, universitas perlu memperkuat sistem keamanan sebagai upaya pencegahan dini terhadap segala bentuk pelecehan. Pihak manajemen harus menyadari bahwa membiarkan fasilitas bercampur secara sembarangan sama saja dengan membuka peluang bagi pihak jahil untuk melancarkan aksinya.
Kemudian, Rektorat Untirta idealnya mulai memasang kamera pengawas atau menambah petugas keamanan di area-area krusial. Selain itu, edukasi mengenai privasi dan etika bertingkah laku dalam lingkungan akademis perlu kampus galakkan kembali secara massif kepada seluruh mahasiswa.
Menariknya, kasus yang menimpa salah seorang dosen perempuan ini menjadi pengingat keras bagi pimpinan universitas untuk tidak menyepelekan hal-hal kecil. Kelalaian dalam manajemen fasilitas dapat berakibat fatal pada keselamatan fisik maupun mental orang lain. Akibatnya, pengelola kampus harus segera melalukan rotasi atau revisi tata letak area demi kenyamanan bersama.
Terakhir, kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi perguruan tinggi sangat vital dalam menyelesaikan kasus ini. Keduanya perlu memastikan bahwa sistem perlindungan bagi staf serta mahasiswa berjalan dengan benar dalam koridor hukum yang berlaku selama tahun 2026.
Menjaga Marwah Akademik
Pada akhirnya, kasus mahasiswa merekam dosen ini menjadi pelajaran mahal bagi seluruh komunitas akademik. Kejujuran, integritas, dan rasa hormat terhadap sesama manusia harus menjiwai setiap individu yang berada di ekosistem universitas.
Pemerintah Provinsi Banten menaruh harapan besar agar peristiwa 2026 ini tidak terulang kembali di masa mendatang. Dengan komitmen kuat dari pihak kampus dalam membenahi fasilitas dan bertindak tegas terhadap pelanggar etika, lingkungan kampus yang kondusif akan segera tercipta kembali bagi civitas akademika.