Sarimulya.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodomembeberkan, mengungkapkan kekesalannya saat meninjau proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, (11/4/2026). Keterlambatan progres pembangunan menjadi pemicu utama kemarahan tersebut.
Dody merasa geram karena proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lain seperti Surabaya dan Sampang. Bahkan, ketika menanyakan penyebabnya, tim teknis justru memberikan banyak alasan yang tidak memuaskan. Selain itu, Dody juga menyoroti adanya dugaan praktik tidak sehat di internal kementeriannya, yang semakin memperparah situasi.
Protes Keterlambatan Sekolah Rakyat di Nganjuk
“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah. Nah, yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang ngasih excuses gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar. Enggak. Excuse,” kata Dody saat meninjau pembangunan SR di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (12/4/2026).
Tidak hanya itu, Dody juga menyinggung adanya rumor tidak sedap terkait dugaan praktik tidak sehat di kementeriannya. Ia menyoroti perilaku anak buahnya di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang terkesan enggan bersikap tegas kepada penyedia jasa. Alhasil, muncul spekulasi mengenai adanya aliran dana atau ‘setoran’ yang menghambat pengawasan proyek. Apakah ini menjadi penyebab utama proyek menjadi lambat?
Dugaan Praktik Tidak Sehat di Kementerian PU
Dody mengaku bingung dengan sikap timnya yang terkesan takut kepada penyedia jasa. Ia mengakui adanya rumor mengenai pemberian sejumlah uang dari penyedia jasa kepada timnya. Akan tetapi, ia belum bisa membuktikan kebenarannya.
“Saya ini agak-agak agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada pada tim saya, tapi kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuman fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di Nganjuk,” ucapnya.
Kemarahan Dody memuncak karena program prioritas presiden tidak digarap dengan serius. Ia bahkan nyaris kehilangan kendali karena emosinya yang meluap-luap. Selain itu, menteri PU ini juga mengatakan sangat kesal melihat program pemerintah yang harusnya menjadi prioritas utama, malah diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Prioritas Presiden Prabowo untuk Masyarakat Prasejahtera
Dody menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat adalah prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk masa depan generasi bangsa, khususnya bagi masyarakat prasejahtera. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mengentaskan kemiskinan ekstrem. Lebih dari itu, program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Apalagi program prioritas presiden untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem. Sesuatu yang kita-kita semua enggak pernah mikirin tuh. Hanya seorang seorang negarawan yang bernama Prabowo Subianto yang mikirin gitu. Itu juga masih diselewengkan,” ucapnya.
Kekesalan Dody sebenarnya sudah muncul sejak dua bulan lalu, saat mengetahui adanya ketidaksinkronan antara target penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat yang diminta Presiden Prabowo dengan fakta kontrak di lapangan. Presiden menginginkan gedung sekolah sudah bisa digunakan pada awal Juli 2026 ini, namun administrasi kontrak justru mematok waktu penyelesaian yang lebih lama. Oleh karena itu, ia sudah menegur bawahannya sejak dua bulan lalu.
Evaluasi Total Jajaran DJPS
Melihat kondisi tersebut, Dody menyatakan akan segera melakukan langkah tegas dan mengevaluasi total jajaran DJPS. Ia merasa kepercayaannya terhadap tim pengawas di level pusat hingga daerah sudah hilang akibat kejadian ini. Langkah ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan.
“Ya jadi, minggu depan saya akan pasti bongkar habis tuh urusan Prasarana Strategis. Saya sudah kasih warning dua bulan loh. Saya sudah rasa tim Prasarana Strategis, menjadi orang-orang yang tidak bisa saya percaya gini ini. Ya di atas ya, Jakarta, Pati Mura ya, Dirjen, Dirjen, Direktur dan seterusnya,” ujarnya sambil bicara ke anak buahnya di lokasi peninjauan.
Ketegasan ini diperlukan karena kegagalan dalam mengawal program prioritas tersebut akan mengancam posisinya. Ia menyadari sepenuhnya, sebagai pembantu presiden, tanggung jawab akhir berada pada dirinya. Dengan demikian, Dody tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang menghambat tercapainya tujuan program.
Apresiasi untuk Proyek di Surabaya
Meski memberikan teguran keras untuk proyek di Nganjuk, Dody memberikan pujian bagi pengerjaan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek Surabaya yang digarap oleh PT Waskita Karya. Proyek di Surabaya tersebut telah mencapai progres 45 persen dan dipastikan selesai tepat waktu untuk menampung sekitar 1.000 siswa. Menteri PU mengharapkan agar proyek ini menjadi contoh yang baik untuk daerah lain.
“Bagus ini. bagus progress-nya. Yang saya lihat Waskita top. Jadi sekolah rakyat dikerjakan Waskita dan CAG bagus. Progress-nya 45 persen ya. Insyaallah sesuai target. Ya mudah-mudahan sebelum 20 Juni ya. Perfect sekali,” pungkasnya.
Kesimpulan
Kemarahan Menteri PU Dody Hanggodomembeberkan saat meninjau proyek Sekolah Rakyat di Nganjuk menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mengawal program prioritas. Evaluasi total jajaran DJPS akan segera dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat prasejahtera. Pemerintah berharap agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.