Sarimulya.id – DPR RI secara resmi mengusulkan penggunaan teknologi sidik jari atau retina mata sebagai syarat mutlak pembelian LPG 3 kg kepada pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026). Proposal ini muncul sebagai langkah strategis pemerintah dalam memastikan distribusi gas subsidi mencapai sasaran yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa usulan ini hadir untuk membenahi sistem distribusi yang saat ini masih belum optimal. Mekanisme berbasis biometrik ini mampu memperkecil celah penyalahgunaan subsidi negara bagi pihak yang tidak berhak menerima manfaat gas melon tersebut.
Penerapan Sistem Pembelian LPG 3 Kg Melalui Inovasi Biometrik
Pemerintah perlu melakukan langkah konkret selain sekadar memiliki data sentral dalam mengelola distribusi gas murah. Said Abdullah menegaskan bahwa penggunaan sidik jari atau retina mata bagi individu yang berhak memiliki urgensi tinggi agar anggaran subsidi benar-benar tersalurkan kepada kelompok sasaran. Faktanya, metode verifikasi biometrik ini menawarkan keakuratan data yang lebih tinggi daripada sistem pendataan konvensional.
Menariknya, usulan ini muncul ketika terjadi perdebatan mengenai potensi pengurangan subsidi BBM yang dianggap memberatkan APBN 2026. Said Abdullah yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP menolak keras gagasan pengurangan subsidi BBM tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus mencari solusi alternatif berupa efisiensi pada pos subsidi lainnya tanpa harus mengorbankan daya beli rakyat kecil.
Target Penerimaan Subsidi yang Lebih Akurat
Pemerintah sebenarnya mematok pagu anggaran untuk 8,6 juta penerima manfaat dalam program LPG 3 kg tahun 2026. Namun, Said mencatat bahwa angka masyarakat yang benar-benar layak menikmati gas melon hanya mencapai 5,4 juta orang. Oleh karena itu, penerapan sistem biometrik akan menekan risiko kebocoran anggaran yang selama ini menghamburkan uang negara secara sia-sia.
Tabel berikut mengilustrasikan perbandingan data penerima subsidi LPG 3 kg berdasarkan proyeksi Banggar DPR RI:
| Kategori Data | Jumlah Penerima |
|---|---|
| Pagu penerima saat ini | 8,6 Juta Orang |
| Estimasi orang yang berhak (targeted) | 5,4 Juta Orang |
Respon Terhadap Gejolak Harga Energi Internasional
Kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2026 memicu dampak luas pada berbagai aspek ekonomi nasional. Akibatnya, tekanan ekonomi yang merambat naik menuntut pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi bagi rakyat kecil. Said Abdullah berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu mengotak-atik subsidi BBM yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas dalam menjalankan aktivitas ekonomi harian.
Selain itu, terdapat pertanyaan retoris yang cukup mendasar: mengapa pemerintah terus menyasar subsidi bagi kelompok miskin sementara harga produk energi nonsubsidi justru belum menyesuaikan dengan kondisi pasar? Hal ini menjadi poin krusial bahwa pemerintah seharusnya berani mengambil kebijakan pada sektor ekonomi yang tidak berlandaskan pada harga keekonomian terlebih dahulu.
Langkah Efisiensi Tanpa Mengorbankan Masyarakat Miskin
Pemerintah perlu memprioritaskan rasa keadilan dalam merumuskan postur APBN 2026. Jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian anggaran, lebih baik menyasar produk energi yang dijual di pasar dengan harga tidak ekonomis. Pendekatan ini menurut Said lebih masuk akal dan adil bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan harga.
Sebagai penutup, efisiensi subsidi LPG 3 kg dengan sistem sidik jari atau retina mata di tahun 2026 menjadi wujud keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Integrasi teknologi dalam sistem pelayanan publik diharapkan mampu menciptakan tata kelola subsidi yang transparan. Langkah ini sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dari APBN benar-benar memberikan manfaat nyata bagi 5,4 juta masyarakat Indonesia yang memang memerlukannya.