Sarimulya.id – Pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan, Jombang, kini semakin menjamur seiring minimnya upaya penertiban dari pihak berwenang per tahun 2026. Situasi ini memicu kendala bagi pengguna jalan karena para pedagang menempati bahu jalan sebagai area utama untuk menggelar dagangan mereka setiap hari.
Agung, warga sekitar, menyoroti kondisi ini dengan menyatakan bahwa petugas tidak lagi memberikan tindakan tegas dalam beberapa bulan terakhir sepanjang tahun 2026. Ketiadaan pengawasan menyebabkan pedagang merasa nyaman untuk berjualan di area terlarang tersebut tanpa rasa takut terhadap konsekuensi hukum atau penertiban administratif.
Menariknya, warga menduga bahwa keengganan aparat untuk bertindak berakar pada insiden bentrok antara pedagang dan petugas Satpol PP yang terjadi di masa lalu. Kejadian pemukulan tersebut menyisakan dampak psikologis bagi petugas, sehingga mereka cenderung memilih sikap pasif dalam menangani PKL di kawasan tersebut.
Dampak Kehadiran PKL di Sepanjang Jalan KH Ahmad Dahlan
Kehadiran pedagang yang memanfaatkan badan jalan tentu memberikan dampak nyata bagi kelancaran mobilitas warga. Setiap jam sibuk, volume kendaraan di kawasan tersebut sering mengalami perlambatan akibat penyempitan akses jalan oleh lapak-lapak pedagang.
Kondisi jalan yang sempit memaksa pengendara untuk lebih berhati-hati guna menghindari risiko kecelakaan lalu lintas. Selain itu, hambatan fisik di bahu jalan ini mengurangi kapasitas tampung jalan secara signifikan, terutama saat jam berangkat kerja atau pulang sekolah.
Faktanya, para pengguna jalan seringkali harus bersabar melawan kemacetan yang terjadi secara berulang. Situasi ini menunjukkan bahwa ketidaktertiban PKL benar-benar memengaruhi kualitas hidup masyarakat Jombang yang melintasi jalur tersebut setiap harinya.
Evaluasi Tempat Relokasi dan Kebijakan Pemkab
Pemerintah Kabupaten Jombang sebenarnya telah menyediakan fasilitas berupa sentra PKL sebagai solusi relokasi bagi para pedagang kaki lima. Sayangnya, kebijakan ini belum mampu menjawab tantangan penataan kota secara menyeluruh hingga update data tahun 2026 ini.
Banyak pedagang memilih untuk tetap bertahan di lokasi lama dibandingkan pindah ke sentra PKL yang pemerintah sediakan. Hal ini menciptakan fenomena semrawut di mana area yang seharusnya steril dari kegiatan dagang justru dipenuhi pedagang baru.
Berikut adalah poin evaluasi mengenai efektivitas fasilitas relokasi PKL di Jombang:
| Aspek | Status Tahun 2026 |
|---|---|
| Fasilitas Sentra | Tersedia |
| Tingkat Okupansi | Belum Efektif |
| Kondisi Jalan Utama | Semrawut |
Langkah Strategis Satpol PP Jombang
Kepala Satpol PP Jombang, Samsudi, memberikan tanggapan terkait keluhan masyarakat yang semakin meningkat. Pihaknya berencana membangun komunikasi lintas sektoral untuk mencari jalan keluar bagi kemelut PKL ini.
Koordinasi tersebut akan melibatkan beberapa instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin). Sinergi antar dinas ini sangat penting untuk merancang strategi penanganan yang lebih manusiawi namun tetap menjaga ketertiban umum.
Dengan demikian, masyarakat berharap adanya langkah nyata yang mampu mengembalikan fungsi jalan sesuai peruntukannya. Penertiban yang terukur akan memberikan solusi jangka panjang bagi pedagang maupun pengguna jalan di wilayah Jombang.
Upaya Menciptakan Ruang Publik yang Nyaman
Pemerintah daerah perlu meninjau kembali pendekatan penataan PKL agar tidak lagi menimbulkan gesekan di masa depan. Menciptakan dialog produktif antara petugas dan pedagang seringkali menjadi cara yang lebih bijak daripada sekadar melakukan tindakan represif.
Intinya, keseimbangan antara pemberdayaan ekonomi pedagang dan pemenuhan hak pengguna jalan harus menjadi prioritas utama. Harapannya, Jalan KH Ahmad Dahlan akan kembali berfungsi secara optimal sebagai jalur transportasi bagi seluruh lapisan masyarakat Jombang demi keamanan dan kenyamanan bersama.